Sri Ratih Harmanti Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiii + 120 hlm.; 18 x 25 cm Pengisian penjabat Gubernur dilakukan karena adanya kekosongan jabatan Gubernur definitif yang telah habis masa jabatannya. Hal tersebut terjadi akibat adanya penundaan Pilkada 2022 dan 2023 yang mengakibatkan sebagian besar daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tidak memiliki kepala daerah definitif. Untuk itu, dilakukan mekanisme pengisian atau pengangkatan penjabat (Pj) Gubernur sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dari pengaturan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai konstitusionalitas pengisian penjabat Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 serta bagaimana perspektif fiqh siyasah terkait pengisian penjabat Gubernur di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Konstitusionalitas Pengisian Penjabat Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; dan 2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pengisian Penjabat Gubernur di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui konstitusionalitas pengisian penjabat Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; dan 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif siyasah tentang pengisian penjabat Gubernur di Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah serta mengkaji konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik penelitian kepustakaan (library research) melalui pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1.Konstitusionalitas pengisian penjabat Gubernur tidak terbatas hanya pada pasal-pasal dalam UU No. 10 Tahun 2016 dikatakan konstitusional saja, tetapi juga perlu dilihat dari pertimbangan hukum putusan tersebut serta kesesuaian antara nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan juga nilai-nilai perilaku politik hukum yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam perspektif fiqh siyasah dikenal Gubernur khusus yang memiliki kesamaan kewenangan dengan penjabat Gubernur yakni kewenangan yang sangat terbatas. Adapun jika dikorelasikan dengan permasalahan kekosongan jabatan dalam Islam, maka kekosongan kepemimpinan tersebut terjadi pada saat Rasulullah SAW wafat. Dan dilakukan mekanisme pengisian khalifah menggunakan mekanisme musyawarah atas dasar mufakat. 2x4.98 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 454 SKRIPSI HTN 454 My Library SKRIPSI HTN 454 27043 2023-09-18 13:45:43 2023-09-18 13:46:29 machine generated