M. Luqmanul Hakim Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiii + 85 hlm.; 18 x 25 cm Fast track legislation dimiliki di beberapa negara dengan maksud untuk memberikan tanggung jawab kepada kekuasaan pemerintahan untuk merespon keadaan yang membutuhkan peraturan dalam menanggulangi keadaan yang mendesak. Apabila Fast Track Legislation ingin diterapkan dapat dilakukan dengan beberapa hal, pertama memasukkan kedalam hukum positif, kedua perlu dipahami bahwa pengaturan Fast Track Legislation tidak menghilangkan satupun prosedur dari pembuatan Undang-Undang yang sejauh ini sudah diterapkan di Indonesia. Rumusan masalah dalam peneltitian ini adalah 1. Bagaimana mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang No.15 Tahun 2019 2. Bagaimana Penggunaan Fast-Track menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2019 3. Bagaimana proses penyelenggaraan Fast-Track legislation di Indonesia Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Jo undang-undang No.13 Tahun 2022. Untuk mengetahui penggunaan fast-track menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Jo undang-undang No.13 Tahun 2022. Untuk mengetahui proses penyelenggaraan Fast-track legislation di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah 1. Penggunaan mekanisme Fast-Track Legislation dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia bisa saja dapat diterapkan dalam praktiknya apabila adanya Urgensi atau kebutuhan mendesak untuk diberlakukannya suatu undang-undang sehingga diharuskan melalui proses legislasi secara cepat dan menjadi peluang terbuka, melihat pasal 23 No. 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 2. Indonesia memang tidak memiliki rosedur serupa sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Sejauh ini pengertian Fast-Track yang dimiliki oleh dalam pembentukan undang-undang di Indonesia adalah Fast-Track dalam memasuki program legislasi nasional (prolegnas). 3. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara khusus undang-undang, sesungguhnya model Fast Track Legislation, setidaknya jika dipandang saat ini, tidak terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang melegitimasi penggunaan/pengadopsian metode ini di Indonesia. Pertama, karena proses pembentukan undang-undang sudah diatur sedemikian akomodatif baik dalam UUD 1945, UU 15 Tahun 2019 Jo undang-undang No.13 Tahun 2022. Bahkan proses pembentukan aturan setingkat undang-undang dalam keadaan adanya kegentingan sudah diatur dengan instrumen Perppu. Kedua, metode Fast Track Legislation akan mencederai proses deliberasi yang memadai serta Meaningfull Participation dalam proses akomodasi kepen4tingan. 342 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 458 SKRIPSI HTN 458 My Library SKRIPSI HTN 458 27034 2023-09-18 11:19:45 2023-09-18 11:20:10 machine generated