Iqmal Farhaz Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xv + 83 hlm.; 18 x 25 cm Untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur sebuah negara, maka seorang kepala negara diberi kekuasaan dan kewenangan dalam membuat sebuah kebijakan. Konsep kekuasaan inilah yang sering dibahas dan diperdebatkan karena dianggap mempunyai sifat yang mendasar dalam ilmu sosial dan ilmu politik. Kekuasaan yang diberikan kepada kepala negara harus dijalankan dengan sebaik-sebaiknya dan tidak boleh disalahgunakan. Oleh karena itu, Imam Al-Mawardi mengemukakan dalam buku ahkam as-sulthaniyyah mengenai kekuasaan kepala negara supaya adanya batasan kekuasaan kepala negara dalam menjalankan pemerintahan serta adanya hak dan kewajiban antara pemerintah dengan rakyatnya. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana konsep kekuasaan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemikiran Imam Al-Mawardi tentang konsep kekuasaan kepala negara dan bagaimana relevansinya dengan negara Indonesia. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui konsep kekuasaan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi, dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap konsep kekuasaan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan relevansinya dengan negara Indonesia. Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dengan dua sumber data, sumber data primer berupa buku karangan Imam Al-Mawardi ahkam assulthaniyyah dan sumber data sekunder berupa jurnal, buku berbasis doktrin hukum dan ensiklopedi hukum. Teknik analisis data dengan menggunakan metode berfikir induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Pertama, menurut Al-Mawardi yang menjadi kekuasaan kepala negara itu ada sepuluh yaitu melindungi agama, mengepalai kekuasaan pemerintahan, menetapkan undang-undang negara, melindungi berjalannya hukum dan undang-undang, mengepalai seluruh angkatan perang, menyatakan keadaan bahaya dan perang, mengawasi pemungutan iuran negara, memberikan anugerah dan pangkat kehormatan, mengangkat pegawai sipil dan militer serta mencampuri pemerintahan atau turun langsung ke lapangan. Kedua, kekuasaan yang dimiliki kepala negara tidak bisa digunakan sewenang-wenang karena adanya kontrak sosial antara ahlu imamah dan ahlul halli wal aqdi yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ketiga, konsep kekuasaan dan pemikiran mengenai teori kontrak sosial Al-Mawardi dapat diterapkan di negara Indonesia karena memberikan pengaruh besar dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih adil. 2x6.2 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 459 SKRIPSI HTN 459 My Library SKRIPSI HTN 459 27032 2023-09-18 10:58:40 2023-09-18 10:58:57 machine generated