Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Zufia Nuranisa Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiv + 87 hlm.; 18 x 25 cm Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membuat perubahan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap wanita dan anak sebagai bentuk kepastian hukum, terutama dalam hak keperdataan sang anak yakni akta kelahiran. Adapun rumusan masalah penelitian ini : Pertama, Bagaimana Faktor yang mempengaruhi hak anak luar kawin dalam pencatatan akta kelahiran di Kab. Serang. Kedua, Bagaimana akibat hukum dari dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin dalam pencatatan administrasi akta kelahiran. Tujuan dari penelitian ini, yaitu : Pertama, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hak anak luar kawin dalam pencatatan akta kelahiran di Kab. Serang. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum dari dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin dalam pencatatan administrasi akta kelahiran. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan Judicial case study. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu observasi dan wawancara, sedangkan data sekundernya mengunakan hukum positif, buku, jurnal, internet yang memiliki kepentingan pada penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, Terlaksananya hak anak luar kawin dalam hal keperdataan yakni akta kelahiran karena adanya faktor pendukung yaitu isbat nikah, jemput bola dan Pelayanan 3 in 1. Sedangkan faktor penghambatnya ialah, kekurangan SDM, Ketidaksesuaian antara target Pemerintah Pusat dengan jumlah permintaan penerbitan akta kelahiran di Dukcapil Kab. Serang, dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran. Kedua, Akibat Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 yang semula hanya memiliki keperdataan terhadap ibunya saja, setelah adanya Putusan MK tersebut menjadi hak penuh kepada kedua orangtuanya, yang berakibat pada beralihnya hak dan kewajiban serta berimplikasi terhadap pengakuan nasab juga terhadap pengakuan hukumnya. Selain itu juga mengubah persyaratan terhadap anak diatas satu tahun tidak perlu mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan akta kelahiran cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/2x4.37 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 450 SKRIPSI HTN 450 My Library SKRIPSI HTN 450 26894 2023-08-23 11:19:43 2023-08-23 11:19:58 machine generated