Putri Hadiyati Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiii + 103 hlm.; 18 x 25 cm Pelaksanaan pemilihan umum serentak 2020 berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Terutama karena pemilihan umum 2020 terjadi di masa pandemi Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 yang hampir terjadi di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Banten, menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum serentak ditunda. Terkait penundaan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum penundaan Pilkada serentak yang kemudian disahkan menjadi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020. Perumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan uraian diatas adalah 1) bagaimana implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam pemilu serentak di Provinsi banten?, 2) bagaimana tantangan implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pada pemilu serentak di Provinsi Banten?. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah 1) untuk mengetahui implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam pemilu serentak di Provinsi Banten, 2) untuk menganalisis tantangan implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pada pemilu serentak di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian law in action atau dengan kata lain yaitu realitas hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan Pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pelaksanaan pemilihan umum tetap dilaksanakan walau dalam kondisi Covid-19 dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan. Pemilihan umum yang tetap dilaksanakan dikarenakan ketidakpastian pandemi Covid-19 berakhir, kondisi tersebut menimbulkan problematika dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak, karena jika pemilihan umum serentak tidak dilaksanakan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik, yakni akan adanya kekosongan jabatan di daerah, sementara jika tetap dilaksanakan beresiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. 2) Menurut pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tantangan dalam menghadapi pemilu serentak 2020 yaitu, pelaksanaannya yang berada ditengah-tengah Covid-19 mewajibkan adanya sosial distancing dalam pelaksanaannya, dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2020 wajib selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan atau menggunakan handsanitizer secara berkala, serta meminimalisir adanya kerumunan dengan memanfaatkan media sosial. 342.07 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 452 SKRIPSI HTN 452 My Library SKRIPSI HTN 452 26892 2023-08-23 10:47:48 2023-08-23 10:48:03 machine generated