Rana Gopinda Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiv + 107 hlm.; 18 x 25 cm Latar belakang dari judul skripsi ini adalah dalam pengelolaan alokasi dana desa, baik dari segi pengawasan serta pertanggungjawabannya masih menjadi hal yang terus menerus diperdebatkan dan salah satu penyebabnya yaitu dalam pengawasan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa masih sering kali disalah gunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum-oknum tertentu. Maka dari itu penulis ingin mengetahui terkait alokasi dana desa di Desa Sanding Kecamatan petir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini diantaranya yaitu bagaimana pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sanding Kecamatan Petir sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 ? dan bagaimana pula pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sanding Kecamatan Petir ? Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sanding Kecamatan Petir sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Sanding Kecamatan Petir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang melibatkan beberapa narasumber. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penelitian ini dilakukan mulai dari 24 April hingga 10 Agustus 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengalokasian dana desa di Desa Sanding Kecamatan Petir, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa masih belum sesuai. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa itu sendiri. Pengawasan ADD di Desa Sanding Kecamatan Petir, dalam segi keterbukaannya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengawasannya dan juga hal tersebut berdampak buruk pada pembangunannya salah satunya yaitu akses jalan yang belum maksimal. Dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa ini biasanya dilaporkan setiap bulan dalam bentuk laporan berjangka dan setiap akhir tahun menggunakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Pelaporan ini jelas diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun hasil dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kurangnya transparansi dalam penyampaian laporan rencana keuangan alokasi dana desa tersebut oleh pemerintah desa Sanding Kecamatan Petir. Hal ini dibuktikan pada penyusunan laporan rencana serta realiasasi alokasi dana desa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan oleh desa dan juga belum tersedianya satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut. 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 453 SKRIPSI HTN 453 My Library SKRIPSI HTN 453 26891 2023-08-23 10:35:33 2023-08-23 10:35:48 machine generated