Endah Puji Astuti Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xx + 168 hlm.; 18 x 25 cm Dalam Pasal 39 ayat (1) Jo Pasal 115 KHI disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun pada praktiknya pada masyarakat masih ditemukannya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, Ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika ditilik dari perspektif hukum Islam perceraian dapat terjadi apabila suami menjatuhkan talak pada istrinya, meski hal tersebut dilakukan di luar pengadilan Agama. Namun hukum positif sebagai representasi dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah mewajibkan perceraian di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bersifat mengikat sehingga banyak kemudaratan yang ditimbulkan. Salah satunya adalah berdampak pada pemberian nafkah pasca perceraian meliputi hak nafkah anak, dan hak nafkah iddah bagi mantan istri yang rentan tidak terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum untuk anak dan juga istrinya di Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Desa Setrajaya Pandeglang Banten terhadap perceraian di luar Pengadilan, bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Setrajaya Pandeglang Banten, dan bagaimana hak asuh anak akibat perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Setrajaya Pandeglang Banten. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan tersebut, serta untuk mengetahui implikasi dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tersebut terhadap hak nafkah anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) yang dilaksanakan adalah kombinasi antara kajian sosiologi hukum (socio legal research) dan kajian hukum yuridis normatif (kajian hukum doktrinal). Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang ada di Desa Setrajaya Pandeglang Banten dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu, faktor internal dan juga faktor external. Faktor internal berupa faktor ekonomi, minimnya pengetahuan serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat Desa Pandeglang Banten terkait pentingnya perceraian yang sah menurut hukum positif. Sedangkan faktor external berupa jarak yang jauh, prosesnya yang memakan waktu tidak sedikit serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama. Implikasi dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan berdampak pada pemberian nafkah pasca perceraian yang masih tidak terlaksana dengan baik, yang disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum untuk anak dan juga istrinya, sehingga hak-hak anak dan hak-hak istri tidak bisa dijamin keberadaannya dikarenakan praktik perceraian dilakukan diluar pengadilan. 2x4.33 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat TESIS HKI 70 TESIS HKI 70 My Library TESIS HKI 70 26741 2023-08-09 14:52:11 2023-08-09 14:52:27 machine generated