1118/Pdt.G/2019/Pa.Srg) Ratu Nadia Choirunnisa Primary Author mixed material bibliography serang 2022 monographic id Indonesia

Text

xiv + 104 hlm.; 18 x 25 cm Putusan Gugat Cerai perkawinan poligami ilegal menjadi masalah ketika istri menuntut cerai kepada suami karena alasan perceraian, sementara suami masih terikat dalam perkawinan dengan istri sahnya.Perkawinan poligami ilegal merupakan perkawinan poligami yang menurut Undang-undang keabsahannya tidak diakui karena perkawinannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rumusan rnasalah penelitiannya adalah 1.Apa dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugat cerai di pengadilan agama serang dalam putusan nomor 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg, 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan penolakan gugatan cerai ? Tujuan penelitiannya adalah 1.Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim PA Serang dalam putusan penolakan gugatan cerai, 2.Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum postif terhadap putusan PA Serang No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg.telah sesuai atau tidak. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama,Dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugat cerai di Pengadilan Agama Serang dalam putusan 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang izin poligami, dimana pada saat Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat tidak sesuai ketentuan tersebut, Tergugat masih mempunyai istri yang sah dan statusnya belum pernah bercerai, ketika Tergugat menikahi Tergugat seharusnya Tergugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk meminta izin Poligami, namun hal tersebut tidak dilaksanakan Tergugat maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Namun dalam pertimbangannya, Hakim tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar penolakan putusan cerai gugat tersebut.Contohnya “Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 3 ayat 2. Dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Serta Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang izin Poligami dari pengadilan. Kedua, dalam pandangan Hukum Islam terhadap putusan penolakan gugat cerai pada perkara No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah tidak bertentangan atau sesuai dengan keputusan pengadilan.Karena mengandung suatu maslahat terutama untuk istri dan anak tersebut. Sedangkan dalam pandangan hukum positif terhadap putusan penolakan gugat cerai pada perkara No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah benar dan tepat.Sebab bila perkawinan poligami ilegal tersebut dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum.Semestinya terhadap pelaku penyimpangan dan atau pelanggaran hukum harus diberi sanksi hukum, dan sanksi hukum atas hal tersebut, tidak hanya sanksi moral saja tapi harus lebih konkrit seperti sanksi berupa denda baik bagi yang melakukan pernikahan dibawah tangan maupun bagi yang menikahkan. 2x4.33 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 435 SKRIPSI HKI 435 My Library SKRIPSI HKI 435 26576 2023-07-31 11:13:13 2023-07-31 11:13:48 machine generated