Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Eka Susilawati Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xv + 107 hlm.; 18 x 25 cm Mahkamah Konstitusi menetapkan batas maksimal jabatan kepala desa yakni tiga periode. Ketetapan ini berdasarkan putusan No. 42/Puuxix/2021 uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat tidak dimaknai. Maka oleh karena itu Pasal 39 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilakukan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tahun 2014 tentang Desa?, 2. Bagaimanakah Latar Belakang Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Serta Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode?, 2. Bagaimanakah Pandangan Siyasah Qodhaiyah terhadap Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Desa? Dengan tujuan: 1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tahun 2014 tentang Desa. 2. Untuk Mengetahui Latar Belakang Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Serta Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.42/PUUXIX/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode. 3. Untuk Mengetahui Pandangan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tentang desa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pada studi kepustakaan (Library Reseach). Adapun sumber data primer yang digunakan penelitian ini memfokuskan pada putusan mahkamah konstitusi No.42/PUU-XIX/202, Undang-Undang, buku-buku, Al- Qur’an. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan didukung jurnal dan internet. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Periodesasi masa jabatan kepala desa yaitu bagi kepala desa yang sudah menjabat 3 (tiga) periode secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut maka sudah terhitung menjadi 3 (tiga) periode baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIX/2021 memberikan pembatasan yang jelas terhadap jabatan kepala desa. Penghitungan tersebut baik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan UndangUndang lainnya. 3. Menurut siyasah qadhaiyyah Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIX/2021 tentang batas maksimal jabatan kepala desa tiga periode sudah sesuai dengan yang dilandaskan kepada kemaslahatan masyarakat. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/2x4 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 445 SKRIPSI HTN 445 My Library SKRIPSI HTN 445 26574 2023-07-31 10:17:11 2023-07-31 10:17:36 machine generated