Waode Urwatun Munaqasyah Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiii + 90 hlm.; 18 x 25 cm Pasal 10 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan mengikat (final and binding)”. Putusan MK bersifat mengikat yang harus ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali (erga omnes) termasuk lembaga tinggi Negara. Namun, ditemukan banyak putusan MK yang tidak dilaksanakan dan tidaksesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga tinggi negara salah satunya yakni DPR. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut. 1) Bagaimana implementasi kekuatan mengikat Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang? 2) Bagaimana mekanisme prinsip checks and balances terhadap kekuatan mengikat putusan pengujian undang-undang MK terhadap DPR? 3) Bagaimana konstruksi hukum kekuatan eksekutorial putusan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan-bahan pustaka melalui 3 (tiga) pendekatan, yakni perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) terdapat 22,01% putusan MK yang tidak dipatuhi oleh adressat putusannya. Angka tersebut menggambarkan bahwa implementasi dari putusan MK belum benar-benar dilaksanakan dengan sempurna oleh adressat putusannya. 2) Bentuk dari berjalannya prinsip checks and balances terhadap kekuatan mengikat putusan MK terhadap DPR dalam perkara pengujian undang-undang tentu sampai pada DPR selaku pembentuk undangundang patuh, dan taat terhadap putusan MK dan dengan kewenangannya dapat segera merevisi UU yang telah dibatalkan oleh MK. 3) Konstruksi hukum yang diaplikasikan guna memperkuat kekuatan eksekutorial putusan MK yakni: Penggunaan metode analogi pada Pasal 36 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, pembaharuan UU MK pada Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 59 Ayat (1) dan (2), menyatakan pemuatan kembali norma yang telah dibatalkan oleh MK dalam kebijakan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad). 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 434 SKRIPSI HTN 434 My Library SKRIPSI HTN 434 26546 2023-07-28 09:13:35 2023-07-28 09:13:53 machine generated