Dzikri Hidayatullah Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiv + 118 hlm.; 18 x 25 cm Salah satu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Perppu. Sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa setelah Perppu dikeluarkan oleh Presiden, maka harus dilakukan persetujuan oleh DPR. Persetujuan Perppu menjadi undang-undang ini penting dilakukan, karena Indonesia merupakan negara hukum dan negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Dimana dalam negara hukum memiliki prinsip dasar yang harus senantiasa dijalankan dan dalam hukum Islam ada yang dikenal dengan Maslahah Mursalah yang memiliki prinsip dasar yang harus dijalankan pula. Namun yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana pengaturan persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? 2) Bagaimana praktik persetujuan Perppu menjadi undang-undang dalam persperktif negara hukum dan dalam perspektif maslahah mursalah? 3) Bagaimanakah indikator yuridis sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disetujui menjadi undang-undang? Penelitian ini bermaksud atau bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaturan persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR yang berdasarkan pada Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 2) mengetahui mengenai praktik persetujuan Perppu menjadi undang-undang dalam sudut pandang negara hukum dan dalam sudut pandang maslahah mursalah, 3) mengetahui apa saja yang menjadi indikator yuridis sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dapat disetujui menjadi undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan: 1) Pengaturan persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR yang berdasarkan pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu bahwa proses persetujuan Perppu menjadi undang-undang dilakukan melalui proses yang sama dengan pembahasan RUU yang diajukan oleh pemerintah ke DPR. 2) Jika dilihat dari perspektif negara hukum, praktik persetujuan Perppu menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip dan gagagasan negara hukum yaitu pembatasan kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia. Dalam perspektif maslahah mursalah pun praktik persetujuan Perppu menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan prinsipnya yaitu menghilangkan kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. 3) Adapun yang menjadi indikator yuridis sehingga DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang yaitu Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 beserta kriteria keadaan kegentingan yang memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. 2x4 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 437 SKRIPSI HTN 437 My Library SKRIPSI HTN 437 26542 2023-07-27 15:40:10 2023-07-27 15:40:24 machine generated