Fahrul Ulum Primary Author mixed material bibliography serang 2023 monographic id Indonesia

Text

xiv + 128 hlm.; 18 x 25 cm Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar warga negaranya. Dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan adil sebagaimana mestinya. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik tersebut, dibentuklah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga pengawas eksternal untuk mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan agar mencegah terjadinya perbuatan maladministrasi serta menangani keluhan yang berkembang di masyarakat tentang pelayanan publik tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008. (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008. (2) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan studi kepustakaan (Library research), dengan sumber data yang diperoleh dari buku, Undang-undang, jurnal, artikel dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Analisis data dalam skripsi ini, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah: (1) Kedudukan dan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak terjadinya praktik maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, Kewenangan yang dimiliki Ombudsman menjadi kunci keberhasilan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang buruk, dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga akan terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. (2)Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan prinsip dan sistem pengawasan dalam ketatanegaraan Islam. Dimana Ombudsman bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan meminimalisir pelanggaran pelayanan publik tersebut, sehingga dengan adanya lembaga ini segala aduan atau laporan dari masyarakat mengenai pelayanan publik dapat diketahui dari siapa dan lembaga apa saja yang tidak menjalankan kewajibannya dalam melayani kebutuhan masyarakat. 2x4 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 439 SKRIPSI HTN 439 My Library SKRIPSI HTN 439 26536 2023-07-27 14:10:56 2023-07-27 14:11:13 machine generated