Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Widya Amalia Primary Author mixed material bibliography serang 2022 monographic id Indonesia

Text

xiv + 72 hlm.; 18 x 25 cm Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai kehidupan yang layak dan berhak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana ditegaskan pada pasal 28G ayat (1) dan juga pada pasal 28H ayat (1) dua pasal tersebut memberikan landasan penting terkait perlindungan kepada masyarakat. Protection Harassment merupakan Perlindungan Pelecehan khususnya terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan perlu kiranya memahami mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa itu persoalan kekerasan terhadap perempuan akan dipandang sepele sehingga tidak adanya pembahasan serius diruang publik. Dampak terhadap tindakan kekerasan memberikan kerugian baik fisik maupun psikisnya sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam Putusan No. 46/PUU-XIV/2016. Objek penelitian ini fokus pada perlindungan pelecehan ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 berdasarkan pada Undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 tentang Protection Harassment; dan 2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 terhadap Protection Harassment di Indonesia. Tujuan penelitiannya yaitu: 1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Konstitusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 dan 2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 terhadap Protection Harassment di Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dan menggunakan metode Penelitian Yuridis normatif melalui pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) melalui Undang undang No. 39 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) melalui pengumpulan bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Kesimpulan penelitian ini: 1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan tiga aspek yaitu Sosiologis, Filosofi, Yuridis menolak dengan alasan bahwasanya para pemohon berniat ingin merubah “frasa” dan merubah delik, selain itu pasal 284, 285, 292 KUHP tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar. 2. Akibat Hukum Hakim menolak Permohonan pemohon dengan beralasan bahwa pemohon ingin mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana pembuat Undang-undang bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Kewenangan Lembaga Legislatif. Protection Harassment Ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/347 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 118 SKRIPSI HTN 118 My Library SKRIPSI HTN 118 26014 2023-02-17 14:45:52 2023-02-17 14:46:19 machine generated