Ahmad Haerul Azizi Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xiii + 105 hlm.; 18 x 25 cm Pada zaman saat ini banyak pernikahan-pernikahan yang hanya dilakukan menurut ketentuan agama saja tidak mementingkan pencatatan di Kantor Urusan agama maupun di Pengadilan agama, apalagi orang yang melakukan poligami banyak pernikahan poligami tersebut tidak dicatatkan, karena dengan alasan perizinan dari istri pertama karena persyaratan melakukan poligami menurut Undangundang harus mendapatkan izin dari istri pertama, akan tetapi pelaku poligami ingin istri pertama tidak mengetahui pernikahan kedua, karena itu ia hanya melakukan poligami dengan cara ketentuan agama Islam yaitu adanya rukun dan syarat pernikahan tapi tidak memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan seorang anak tidak mempunyai kekuatan hukum di mata negara. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 1. Bagaimana status hukum anak hasil poligami tanpa prosedur menurut hukum Islam? 2. Bagaimana status hukum anak hasil poligami tanpa prosedur menurut hukum positif?. Dan tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui hukum anak hasil poligami tanpa prosedur menurut Hukum Islam. 2). Untuk mengetahui hukum anak hasil poligami tanpa prosedur menurut Hukum positif. Metode penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), oleh sebab itu sumber data primernya adalah kitab-kitab Fiqih dan Undang-undang tentang perkawinan. Sementara bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diambil dari literatur, buku-buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah : 1). status hukum anak dan kedudukan anak yang dihasilkan dari poligami tanpa prosedur menurut hukum Islam dianggap sah karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dimata Islam itu adalah sah, termasuk poligami. 2). Anak hasil poligami tanpa prosedur menurut hukum positif anak yang dihasilkan dari poligami tanpa prosedur dianggap tidak sah karena pernikahan yang dilakukan oleh ibu bapaknya tidak tercatat dalam ketentuan undang-undang, karena mencatatkan pernikahan termasuk dalam syarat sahnya perkawinan sebagai mana yang tertuang dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. poligami 2x4.315 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 394 SKRIPSI HKI 394 My Library SKRIPSI HKI 394 25630 2023-01-20 16:08:49 2023-01-20 16:09:10 machine generated