Detail Cantuman Kembali
roblematika Praktek Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Perspektif Fiqih Siyasah dan Analisis Yuridis UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
- Bagikan:
Dalam pelaksanaan putusan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak adanya aturan yang jelas terkait dengan konsep eksekusi dalam UU No. 51 Tahun 2009 belum secara spesifik dan efektif menetapkan bagaimana putusan PTUN harus dijalankan oleh pejabat pemerintah dan bagaimana peran pengawasan peradilan PTUN dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan putusan tidak dapat dipaksakan setelah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana problematika pelaksanaan putusan di PTUN dan mengapa PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutor dalam pelaksanaan putusan di PTUN? 2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap problematika dan pelaksanaan putusan di PTUN? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui berbagai problematika PTUN dan mengapa PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutor terhadap pelaksanaan eksekusi di ruang lingkup PTUN; 2) Mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap problematika dan pelaksanaan putusan di PTUN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan pendekatan perundang–undangan (statue approach) untuk mengkaji kaidah–kaidah dan norma–norma dalam peraturan perundang-undangan serta meneliti bahan hukum pustaka lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, membaca, mempelajari buku–buku, makalah, jurnal dan berbagai tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. Seluruh data yamg terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil penelitian disampaikan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap masih mengalami beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi mulai dari pihak badan atau pejabat tata usaha itu sendiri yang tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk melaksanakan putusan pengadilan hingga kepada aturan hukum yang mengatur terkait pelaksanaan putusan di pengadilan tata usaha negara dinilai kurang tegas dan memaksa dan belum adanya kehadiran lembaga eksekutorial membuat proses pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan dalam pelaksanaan putusan pun sangat terbatas 2) Dalam pandangan fiqih siyasah penyelesaian permasalahan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat dilakukan dengan cara adil, rasional, transparan dan cepat melalui beberapa unsur dalam lembaga wilayah al-mazalim yang menyerupai PTUN, sanksi yang diberikan terhadap pelaku serta pengembalian hak bagi korban yang merasa haknya dirugikan langsung dikembalikan pada saat itu juga.
Muhammad Yoan Aprianda - Personal Name
SKRIPSI HTN 394
2x4.6
Text
Indonesia
2022
serang
xiv+103 hlm.; 18 x 25 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...