Fera Yuniar Primary Author mixed material bibliography serang 2022 monographic id Indonesia

Text

xiii+103 hlm.; 18 x 25 cm Perempuan dan laki-laki berbeda secara biologis. Namun secara kemanusiaan mereka mempunyai hak yang sama termasuk dalam bidang politik. Akan tetapi, budaya patriaki masih saja ada meskipun perlahan mulai terkikis zaman yang semakin modern (modernisasi). Menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah baik fisik maupun intelektual. Pun di kalangan ulama baik klasik maupun kontemporer, kepemimpinan perempuan masih saja menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Kepemimpinan perempuan menarik untuk dikaji tentang: 1. Bagaimana kepemimpinan perempuan menurut M. Quraish Shihab? 2. Bagaimana ijtihad para ulama terkait kepemimpinan perempuan? 3. Bagaimana penerapan kepemimpinan perempuan di Indonesia? Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut M. Quraish Shihab; 2. Untuk mengetahui ijtihad para ulama terkait kepemimpinan perempuan; dan 3. Untuk mengetahui penerapan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu buku, Al-Qur'an, hadits dan karya-karya orang yang menjadi subyek penelitian. Data sekunder adalah data untuk mendukung data primer baik itu jurnal, artikel, maupun dokumen tertulis lainnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, (1) Kepemimpinan perempuan di ranah umum (publik) menurut M. Quraish Shihab yaitu diperbolehkan. Beliau menegaskan bahwa kepemimpinan wilayah publik diserahkan mengikuti kelayakan dan kemampuan seseorang. Karena dalam Islam pun tidak ada larangan untuk seorang perempuan menjadi pemimpin publik. (2) Ijtihad para ulama klasik yaitu melarang perempuan untuk menjadi pemimpin publik, karena tugas seorang khalifah sangatlah berat untuk ditanggung oleh seorang perempuan. Namun, ulama kontemporer membolehkan kepemimpinan perempuan di ranah publik. Karena tidak terdapat ayat al-Qur’an atau pun hadits yang dengan jelas melarang kepemimpinan perempuan; dan (3) Kepemimpinan perempuan di Indonesia sudah diterapkan, perempuan dapat menjadi pemimpin publik seperti presiden. Hak-hak perempuan termasuk hak politiknya di Indonesia, dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, secara kuantitas keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Indonesia masih di bawah batas proporsionalitas. 2x4.99 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 392 SKRIPSI HTN 392 My Library SKRIPSI HTN 392 25620 2023-01-20 15:01:32 2023-01-20 15:01:45 machine generated