Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Risa Pratiwi Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xiii + 102 hlm.; 18 x 25 cm Pada putusan ini ditemukan fakta-fakta mantan suami telah lalai dalam memberikan biaya penghidupan untuk mantan istri dan anak-anaknya, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah mewujudkan keadilan yang substantif dengan menyatakan hasil pemotongan sepertiga gaji Penggugat tidak patut dikembalikan, sebagai konpensasi nafkah mut‟ah yang makruf. Rumusan masalah penelitian adalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg.Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018. 2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum islam mengenai hak istri pasca perceraian cerai talak pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg.Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018. Penelitian ini bertujuan 1. untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg.Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018 2. serta mengetahui sudut pandang hukum positif dan hukum Islam mengenai hak istri pasca perceraian akibat cerai talak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan judicial case study, teknik pengumpulan data mengumpulkan data agar mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung, baik melalui observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen putusan pengadilan agama serang, pengadilan tinggi agama Banten, dan putusan mahkamah agung. 1. Hasil penelitian pada putusan ini ditemukan fakta-fakta mantan suami telah lalai dalam memberikan biaya penghidupan untuk mantan istri dan anakanaknya, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah mewujudkan keadilan yang substantif dengan menyatakan hasil pemotongan sepertiga gaji Penggugat tidak patut dikembalikan, sebagai konpensasi nafkah mut‟ah yang makruf. 2. Mantan suami wajib memberikan nafkah pasca perceraian akibat cerai talak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu, UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 41 huruf b dan c, kemudian diatur secara rinci oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Dalam segi kewenangan setelah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, pengadilan dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum sebatas pada sangketa ekonomi Syariah. Permasalahan dalam kasus ini, berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pemotongan sepertiga gaji penggugat, maka putusan Mahkamah Agung telah tepat menyatakan bahwa perkara ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama, melainkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri maka gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O). Kompetensi Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum(Studi Putusan Nomor 1809/Kompetensi Peradilan Agama 297 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 401 SKRIPSI HKI 401 My Library SKRIPSI HKI 401 25615 2023-01-20 14:20:27 2023-01-20 14:28:54 machine generated