Siti Maftuha Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2021 monographic id Indonesia

Text

xii + 103 hlm.; 18 x 25 cm Dalam sistem pemerintah Islam, warga negara suatu bangsa mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah, yang dimana aturan itu sejalan dengan al-qur’an dan sunnah, dengan ini mengakibatkan legislasi menurut Abu Zahrah. Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1.) Bagaimana konsep taqnin menurut pemikiran Abu Zahrah? 2.) Bagaimana konsep otoritas dalam taqnin (pembentukan undang-undang) menurut pemikiran Abu Zahrah?. Tujuan Penelitian: 1). Untuk mengetahui konsep Taqnin menurut Abu Zahrah. 2). Untuk mengetahui konsep otoritas pembuatan Taqnin menurut Abu Zahrah. Metodelogi Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan cara melakukan study kepustakan (Library reseach). Teknik pengumpulan data mengunkana sumber primer yaitu Data yang diperoleh dari buku Al islamu taqnin Al Ahkam, kemudian diuraikan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis agar mencapai target yang diinginkan sehingga permasalahan mendapat jawaban yang sesuai. Kesimpulan dari Penenlitian ini : 1). Dalam konsep taqnin menurut Abu Zahrah yaitu pertama melihat kebutuhan/ kondisi hukum yang ada di masyarakat demi menjaga syariat Islam dan menjaga dari legislasi barat yang tidak sama dengan agama dan akhlak Islam setelahnya mengacu pada Alquran dan As sunah dan dirumuskan/ di ijmakan oleh para pemerintah dari ilmuwan dan pakar hukum, karena mengikuti jejak ulama terdahulu dalam melaksanakannya demi menjaga agama dan merealisasikan kemaslahatan ummat. 2) Adapun konsep otoritas penyusunan dan pembuatan taqnin (undang-undang) dalam sebagian negara otoriter tertentu disebut otoritas hukum dan terkadang disebut juga dengan perleman (perumpamaan masyarakat), disisi lain dari otoritas ini ditemukan dinegara tersebut otoritas pemberlakuan, yang mana dengan penerapan, hukum-hukum itu berdiri tegak, kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan (otoritas) kehakiman, itu berdiri fungsinya untuk menegakan hukum dengan penerapan berdasarkan kasusnya, terkadang berfungsi memberikan sanksi pada pelaku kriminal dan atau memberi kuasa kepada orang-orang untuk kepentingan ini.Undang-undang memiliki fungsi yang sangat penting, baik dari sisi penguatan hukum syariat maupun dari pengawasan negara dalam keadilan san merealisasikan perdamaian secara universal, ataupun bagi para pembahas dan pelajar untuk mendiskusikan dan mengkaji. Taqnin 2X4 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 268 SKRIPSI HTN 268 My Library SKRIPSI HTN 268 25409 2022-12-28 14:43:08 2022-12-28 14:43:24 machine generated