Siti Aisyah Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xiii + 90 hlm.; 18 x 25 cm Tidak semua orang mampu membentuk keluarga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat pada UU RI No. 1 Tahun 1974, sebab akan ada yang namanya perceraian, baik cerai talak, cerai mati ataupun cerai atas putusan hakim. Supaya hak-hak istri terpenuhi pasca perceraian, maka Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019. Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa? 2). Bagaimana peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hakhak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian? Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 1). Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa. 2). Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa, penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada hakim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat perceraian pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam menentukan putusan pembebanan nafkah yaitu istri tidak termasuk kategori nusyuz dan bukti penghasilan suami. Hakim memiliki hak ex officio yaitu pertama, penetapan normal biaya. Kedua, istri menuntut hak pasca cerai yang harus dibayar suami. Ketiga, istri tidak berbuat nusyuz. Keempat, dalam penetapan hak hadhanah dan nafkah sampai ia dewasa. (2) Peran Pengadilan Agama Tigaraksa dalam melindungi hak-hak perempuan ketika mantan suami lalai memberikan nafkah pasca perceraian yaitu Pertama, terhadap perkara cerai talak, pemenuhan hak-hak perempuan, baik yang dituntut melalui gugatan rekonpensi maupun yang diputus berdasarkan ex-officio majelis hakim, dilaksanakan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim, jika dalam pelaksanaan sidang ikrar talak suami belum dapat memenuhi hak-haknya maka suami tidak dapat mengikrarkan talaknya. Kedua, terhadap perkara cerai gugat, pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan adalah dengan menahan akta cerai mantan suami. Sehingga mantan suami tidak dapat melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti tidak dapat menikah lagi dan tidak dapat melakukan perubahan status dalam masalah kependudukan. Ketiga Dengan melakukan eksekusi paksa. Jika suami tidak mau memberikan pemenuhan hak-hak isteri meskipun akta cerai telah ditahan oleh petugas, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi. HAK HAK PEREMPUAN, PERCERAIAN 2x4.3 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 386 SKRIPSI HKI 386 My Library SKRIPSI HKI 386 25350 2022-12-23 15:18:55 2022-12-23 15:19:28 machine generated