Indah Nindya Safitri Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 119 hlm.; 18 x 25 cm Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak jalanan memerlukan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah, karena anak jalanan pada dasarnya kurang mendapat kasih sayang dari keluarga, kurangnya perlindungan, tidak adanya tempat tinggal tetap dan sering mendapat tindak ekspolitasi bahkan target penculikan. Mereka perlu dilindungi dan diberikan hak-haknya sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perumusan masalahnya adalah: Apa Saja Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak-anak Hidup Dijalanan? Bagaimana Upaya Perlindungan Hak-hak Anak Jalanan Melalui Hukum Positif Dan Hukum Islam? Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Anak-anak Hidup Dijalanan, Untuk Mengetahui Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Melalui Hukum Positif Dan Hukum Islam, Dan Untuk Mengetahui Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan. Penelitian ini merupakan sosiologis yuridis dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan empiris, data yang digunakan berdasarkan data primer dan data sekunder. Kesimpulannya terdapat faktor utama yang menjadikan anak-anak turun kejalan yaitu faktor internal keluarga dan ekonomi (mikro), lingkungan sosial dan pertemanan disekitar anak-anak jalanan (mezo), dan tidak meratanya penanganan kebijakan sosial untuk masyarakat miskin (makro). Hukum positif dan Hukum Islam sama sama memberikan regulasi perlindungan hukum kepada anak, namun tidak tertera secara spesifik perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di tuangkan dalam PERDA No.7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, penanganan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersifat Diskresi perlindungan hukum, anak jalanan, hukum positif da 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 379 SKRIPSI HKI 379 My Library SKRIPSI HKI 379 25344 2022-12-23 14:17:01 2022-12-23 14:17:26 machine generated