Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Muhammad Wildan Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 78 hlm.; 18 x 25 cm Pasca putusan Mahkamah Konsitusi menolak permohonan Judicial Riview mengenai verifikasi partai politik di KPU yang mengundang perdebatan publik setelah keluarnya putusan baru dari Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi partai politik. Dalam putusan baru ini dijelaskan, bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi pemilu 2019 dan telah lolos parliamentary Thershold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tapi tidak diverfifikasi secara faktual, dimana hal ini nantinya akan berpengaruh pada institusionalisasi partai politik dalam menjalankan pemilu. Rumusan Masalah Penelitiaanya 1. Apa Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, 2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Terhadap Verifikasi Partai Politik. Tujuan Penelitiannya 1.Untuk mengetahui apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, 2. Untuk mengetahui indentifikasi bagaiamana implikasi putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap Verifikasi Partai Politik. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengunakan jenis penelitian kepustakaan (libarary research), metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, Teknik pengumpulan data bersumber dari bahan primer dan skunder , Teknik analisis data penelitian ini menggunakan logika induktif, yakni berangkat dari pernyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan umum. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah:1) Dasar penolakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/ PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi partai politik adalah Ne Bis In Idem ialah perkara dengan obyek yang sama yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan berkuatan hukum tetap baik yang sudah dikabulkan atau menolak dan tidak dapat diperiksa kembali. Hal ini juga yang mungkin menjadi dasar hukum Mahkamah Konsitusi monolak karena sebelum nya sudah pernah diajukan melalui putusan Mahkamah konsitusi Nomor 53/PUU/-XV/2017, 2) Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUUXVIII/2020 sudah sesuai dengan prosedur peradilan yang seharusnya. Akan tetapi bagi para pihak menilai dalam putusan ini seolah memberikan tafsir konsitusional baru terhadap yang belum lolos Parliamentary Thershold di tahun 2019 dan mengharuskan menverifikasi ulang administrasi dan faktualnya Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/Partai Politik,Verifikasi Partai Politik,Mahkamah 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 387 SKRIPSI HTN 387 My Library SKRIPSI HTN 387 25338 2022-12-23 10:21:51 2022-12-23 10:22:20 machine generated