M. NABIL AKBAR YUSUF Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 74 hlm.; 18 x 25 cm Manusia dan HAM merupakan 2 kata yang sulit dipisahkan. Sejak lahirnya, manusia terikat secara integral dengan HAM. Secara harfiah HAM memiliki arti ialah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki fungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup, kemerdekaan berkembang, dan perlindungan terhadap manusia akan abaian manusia yang lainnya. Konsep tentang HAM tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, demi terjaganya kenyamanan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Namun keberadaan fungsi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 masih banyak dipertanyakan mengingat masih adanya kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat terkhusus aktivis. Oleh sebab itu rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana konsep normatif perlindungan HAM dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999? 2) Bagimana praktik dan efektivitas perlindungan HAM Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam gerakan aktivis? Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan upaya untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data. Penelitian ini dikuatkan dengan pendekataan statue approach, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian tersebut ialah konsep normatif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, secara konstektual mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi HAM. Praktik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 belum berjalan begitu maksimal, perlu dimaksimalkan lewat dukungan kebijakan politik supaya tidak lagi adanya kesenjangan dengan cita-cita sosial yang ideal. Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap perlindungan hukum pada aktivis sudah mulai berperan lewat perantara kerja-kerja lembaga instansi hukum, terbukti dengan selesainya kasus penangkapan massa aksi demonstrasi penolakan Revisi Undang-Undang Omnibus Law di Kota Serang pada 06 oktober 2020 lewat dakwaan Pasal 218 KUHP oleh Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten lewat peledoi menggunakan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 PERLINDUNGAN HUKUM, GERAKAN AKTIVIS 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 363 SKRIPSI HTN 363 My Library SKRIPSI HTN 363 25321 2022-12-21 14:44:40 2022-12-21 14:45:35 machine generated