Nadia Nurhalija Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 83 hlm.; 18 x 25 cm Data pribadi merupakan data yang berkaitan dengan seseorang yang dapat diidentifikasi dan bersifat rahasia. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia di era digital. Sebagaimana dalam Pasal 29 Ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadinya yang dapat dimaknai sebagai data pribadi. Namun pada realitanya perlindungan hukum terhadap korban data pribadi yang diberikan oleh pemerintah maupun penyelenggara sistem elektronik masih sering diabaikan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya terjadi kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi. Rumusan masalah penelitiannya adalah 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi di Indonesia persfektif HAM, 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban penyalahgunaan data pribadi terhadap data mereka. Tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi di Indonesia persfektif HAM, 2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban penyalahgunaan data pribadi tehadap data mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan terhadap data sekunder dan data primer guna mendapatkan landasan teoritis, mendapatkan informasi dari penelitian terdahulu, serta mendapatkan data-data dan informasi melalui dokumen tertulis maupun dokumen elektronik. Studi pustaka pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan, 1. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah saat ini terhadap data pribadi ialah dengan menerbitkan Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik serta beberapa UU yang memiliki materi muatan tentang perlindungan data, dan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun pada realitanya sebelum adanya UU Perlindungan Data Pribadi, perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak asasi belum cukup memadai dalam melindungi data pribadi mayarakat Indonesia sehingga perlindungannya hanya terbatas pada beberapa peraturan yang bersifat sektoral tersebut. Setelah adanya pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 22 September 2022 menjadi penguatan terhadap pemenuhan HAM atas perlindungan data pribadi. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh korban penyalahgunaan data ialah melalui hak gugat perdata dan pidana. YURIDIS, HAM 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 356 SKRIPSI HTN 356 My Library SKRIPSI HTN 356 25315 2022-12-21 11:38:52 2022-12-21 11:39:22 machine generated