Implementasi Pasal 50 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil di Kota Serang.

Implementasi Pasal 50 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil di Kota Serang. Nur Cahya Rahmadani Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia xii + 63 hlm.; 18 x 25 cm Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keberadaan odong-odong mobil di Kota Serang dengan adanya beberapa kasus kecelakaan yang terjadi. Selain tidak hanya sebagai daya tarik anak-anak, namun dapat pula sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat. Odong-odong mobil dianggap ilegal apabila beroperasi di jalan umum karena tidak memenuhi standar kelaikan maupun keselamatan dan persyaratan perlengkapan kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik operasional terkait perizinan operasional odong-odong mobil di Kota Serang berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang? Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui praktik operasional terkait perizinan operasional odong-odong mobil di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 2) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan terhadap keberadaan kendaraan mobil odong-odong yang ada di Kota Serang. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan yuridis empiris dengan pendekatan undangundang. Sumber data yang diambil yang data primer dan data sekunder. Kesimpulan: 1) Tidak adanya mekanisme perizinan pengoperasian odongodong mobil di Kota Serang.Tidak dapatnya dikeluarkan izin terhadap keberadaan odong-odong mobil karena adanya pelanggaran tidak dilakukannya uji tipe terhadap modifikasi kendaraan tersebut. Perubahan spek asli kendaraan dengan apa yang tercantum dalam identitas kendaraan STNK menyebabkan STNK tersebut tidak dapat diperbaharui dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran administrasi dalam berkendara. STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor, sehingga hal ini menghalangi terbitnya perizinan terhadap kendaraan modifikasi ini. 2) Upaya penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polresta Serang Kota sebagai langkah awal dilakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan odong-odong mobil yang berada di Kota Serang. Selanjutnya secara persuasif dengan peneguran untuk tidak beroperasi di jalan, dan memberikan pengertian serta wawasan mengenai regulasi dan aturan-aturan terkait pengoperasian odong-odong. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melakukan penindakan berupa penilangan dan penyitaan terhadap kendaraan odong-odong mobil. Perizinan operasional, odong-odong mobil, penegaka 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 362 SKRIPSI HTN 362 My Library SKRIPSI HTN 362 25314 2022-12-21 11:27:18 2022-12-21 11:27:45 machine generated