MANDA KARLINA Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xiii + 95 hlm.; 18 x 25 cm Birokrasi adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang serta tugas-tugas yang kompleks dalam menjalankan program pemerintahan. Fiqih siyasah adalah bagian dari ilmu fiqih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah berkaitan dengan pemegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil. Kajian fiqih siyasah adalah Peraturan dan perundangundangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashlahatan umat, Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemashlahatan, dan hubungan antar penguasa dengan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara. Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1) Bagaimana Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati 63 Tahun 2019. 2) Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019? Dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019. 2) Untuk mengetahui Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Fiqih siyasah dusturiyah dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan Sumber data penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kolaborasi pada Peraturan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu suatu bentuk kerjasama antara PD dan Stakeholders dalam Pelaksanaan Gebrak Pakumis Plus.” 2) Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019. Berdasarkan Fiqih siyasah dusturiyah dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan baik. Karena dalam implementasi masih terdapat banyak kendala. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak sepenuhnya. Ini sesuai dengan prinsip fiqih siyasah yaitu tentang kemashlahatan umat Birokrasi, Siyasah dusturiyah, Good Governance 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 364 SKRIPSI HTN 364 My Library SKRIPSI HTN 364 25309 2022-12-21 10:04:47 2022-12-21 10:05:10 machine generated