Muhammad Alfarizi Affandi Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xiii + 127 hlm.; 18 x 25 cm Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut perundangundangan serta bagaimana pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam tinjauan Hukum Tata Negara dan Siyasah Syar’iyyah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaiman mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut perundang – undangan? 2). Bagaimana pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tinjauan Hukum Tata Negara dan Siyasah Syar’iyyah? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut perundang-undangan. 2). Untuk mengetahui bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tinjauan Hukum Tata Negara dan Siyasah Syar’iyyah. Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif diperoleh dari mendeskripsikan dan membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer yang terdiri atas peraturan perundangundangan, Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan kepustakaan lainnya yang membahas tentang penelitian ini, Bahan Hukum Tersier yang akan diperoleh dari rancangan undang-undang, dan doktrin dari para ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilaksanakan melalui mekanisme penetapan, yang secara prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah DIY. Mekanisme penetapan dilakukan setiap lima tahun terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu dalam tinjauan hukum tata negara penetapan Sultan dan adipati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Itu tidak bisa dianggap menyimpang dari sistem dan nilai demokrasi. Dengan adanya penetapan nilai universal dari demokrasi itu terlaksana yaitu keberpihakan kepada rakyat. Dalam fiqih siyasah imamah (kepemimpinan) bukanlah hasil pilihan rakyat melainkan dengan 2 cara yaitu: pemilihan oleh ahlu al-hal al-aqdi dan penunjukan oleh khilafah. HUKUM JABATAN GUBERNUR, SIYASAH SYAR'IYYAH 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 368 SKRIPSI HTN 368 My Library SKRIPSI HTN 368 25308 2022-12-21 09:51:58 2022-12-21 09:52:32 machine generated