AEP BUDIMAN Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xi + 129 hlm.; 18 x 25 cm Pengimplementasian Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahum 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam hal pengharmonisasian Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) dan analisis Hukum Tata Negara (siyasah) terkait keberadaan Kanwil Kemenkumam dalam proses kegiatan harmonisasi ranperda dan relevansinya berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, 2) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan dan kewenangan Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dan 3) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana keberadaan Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan relevansinya dengan konsep siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatifempiris (sosiologis). Jenis dan sumber data berupa data primer dan sekunder, yang dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil data penelitian disajikan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah pertama, Implementasi Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 dalam proses pengharmonisasian ranperda oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dilaksanakan untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih (conflict of norm) antar satu peraturan dengan peraturan lainnya guna mewuudkan sistem hukum nasional yang terpadu, terencana dan berkelanjutan di Provinsi Banten. Kedua, Kedudukan Kanwil Kemenkumhan Provinsi Banten dalam proses harmonisasi peraturan daerah sudah diatur signifikan dalam sistem hukum nasional. Ketiga, proses kegiatan harmonisasi ranperda yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Banten di dalam konsep siyasah dusturiyah meletakan al-Qur’an sebagai sumber utama dan hadis-hadis rasulullah yang berhubungan dengan imamah. UNDANG-UNDANG, SIYASAH DUSTURIYAH 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 374 SKRIPSI HTN 374 My Library SKRIPSI HTN 374 25304 2022-12-20 14:47:23 2022-12-20 14:47:51 machine generated