SITI HALIMAHTU SA’DIAH Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 83 hlm.; 18 x 25 cm Pemilihan umum merupakan salah satu wujud nyata dari suatu proses demokrasi, juga menjadi alat atau media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui proses pemilu supaya nantinya dapat menentukan siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan serta mengawasi pada pemerintahan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam mensukseskan pemilu, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau penyandang disabilitas mental diberikannya kesempatan sebagai pemilih. Tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pilih ODGJ dalam pemilihan umum tertarik untuk dikaji tentang: 1. Bagaimana peraturan perundangundangan memperbolehkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap hak pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui peraturan perundangundangan yang memperbolehkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. 2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap hak pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Analisis, yakni studi kepustakaan (Library Reseach) yang merujuk pada buku-buku. Sedangkan sumber data penelitian menggunakan data primer (utama) dan data sekunder (pendukung) yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, serta lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 1. Peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan odgj mempunyai hak pilih, yaitu tertuang pada Pasal 13 UU No. 08 Tahun 2016 tentang disabilitas mental dan pasal 148 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1) tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa seluruh rakyat berhak atas kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih pada saat pemilu. 2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pilih ODGJ dalam pemilihan umum tidaklah sesuai dengan tujuan fiqh siyasah, yaitu Al-Maslahat Al-Mursalah yakni demi kemaslahatan umat. Orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa bertindak wajar serta tidak bisa dijamin kesadarannya, apabila odgj tetap diberikan hak pilih maka dianggap memberikan kemudharatan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. ODGJ, PEMILIHAN UMUM 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 375 SKRIPSI HTN 375 My Library SKRIPSI HTN 375 25302 2022-12-20 14:33:48 2022-12-20 14:34:16 machine generated