Jana Sujana Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 86 hlm.; 18 x 25 cm Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah setingkat provinsi yang merupakan daerah di Indonesia yang memiliki status istimewa atau sering disebut sebagai daerah otonomi khusus, keistimewaan DIY tak lepas dari perjalanan sejarah kemerdekaan Negara Republik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bahkan sebelum Indonesia merdeka Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pemerintahan sendiri yang di sebut zelfbestuurlandschappen (Daerah Swapraja). Daerah Istimewa Yogyakart a juga pernah menjadi salah satu ibu kota sementara di Indonesia pada tanggal 4 januari 1946. Yang menjadi sebuah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemerintahanya yang berbentuk kerajaan. Namun kebijakan pemerintah mengakui hak perogratif provinsi daerah istimewa di anggap bertentangan dengan konsep negara kesatuan, sebagai mana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) pemberian hak istimewa kepada DIY mengikuti bentuk negara federal yang dimana gubernurnya bersetatus sebagai kesultanan atau kerajaan. Efektivitas dan stabilitas penyelengaraan pemerintahan dalam suatu negara di tentukan oleh optimalisasi fungsi dari berbagai insitusi-insitusi politik yang hadir di negara tersebut, salah satu relasi yang penting untuk dijalankan secara ideal terutama di era demokrasi adalah hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana relasi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Bagaimana sistem pengawasan lembaga eksekutif oleh lembaga legislatif di dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitiannya yaitu: 1. Untuk mengetahui relasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Untuk mengetahui sistem pengawasan lembaga eksekutif oleh lembaga legislatif di dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan hukum law in action (hukum terapan). Teknik pengumpu lan data yang digunakan melalui penelitian lapangan (field research) dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Kesimpulan penelitian ini: 1. Relasi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada proses pembentukan peraturan dan fungsi pengawasan legislatif, betuk relasi eksekutif dan legislatif DIY secara aturan sama dengan daerah lain samasama mitra kerja dalam pemerintahan daerah yang membedakan dari relasi lembaga eksekutif dan legislatif daerah DIY yaitu lembaga eksekutif daerah yang berstatus kerajaan. 2. Sistem pengawasan DPRD DIY sama halnya dengan DPRD di daerah lain. Yang menjadi perbedaan bukan dari sistem pengawasannya melainkan dari fungsinya, karena ada beberapa fungsi tambahan yang dimiliki DPRD DIY seperti menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur serta membentuk Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEMBAGA LEGISLATIF 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 366 SKRIPSI HTN 366 My Library SKRIPSI HTN 366 25296 2022-12-19 15:38:05 2022-12-19 15:38:53 machine generated