Fitri Damayanti Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xi + 183 hlm.; 18 x 25 cm Sebelum amandemen UUD 1945 Lembaga yang terlibat dalam mekanisme impeachment yaitu DPR, MPR yang merupakan lembaga politik. Sedangkan, setelah amandemen adanya keterlibatan MK, jadi harus melalui peradilan MK agar memiliki putusan hukum bukan putusan politik saja. Impeachment diatur dalam UUD 1945 pasal 7A,7B,24C ayat (1) dan (2). Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimanakah mekanisme impeachment menurut UUD 1945; 2. Apakah alasan mekanisme impeachment pasca amandemen melalui proses peradilan MK; 3. Bagaimanakah mekanisme impeachment melalui MK dalam konteks perimbangan kekuasaan checks and balances. Tujuan penelitiannya: 1. Untuk mengetahui mekanisme impeachment menurut UUD 1945; 2. Untuk mengetahui Alasan Mekanisme Impeachment Pasca Amandemen Melalui Proses Peradilan MK; 3. Untuk mengetahui Mekanisme Impeachment Melalui MK dalam Konteks Perimbangan Kekuasaan Checks and Balances. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundangundangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) melalui pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan kajian peneliti. Kesimpulan penelitian ini: 1.Mekanisme impeachment menurut UUD 1945 ketentuan Pasal 7B: DPR mengajukan usul ke MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke MK untuk dapat putusan MK, DPR mengadakan sidang untuk meneruskan usul kepada MPR, MPR mengadakan sidang paripurna.; 2.Alasan mekanisme impeachment pasa amandemen melalui proses peradilan MK untuk memiliki putusan hukum agar mewujudkan negara hukum dan prinsip checks and balances antar lembaga Negara.; 3. Mekanisme Impeachment: Sidang Paripurna DPR, Pengajuan Permohonan MK, Pendaftaran di MK, Penjadwalan sidang di MK, Pemeriksaan pendahuluan di MK, Pemeriksaan Persidangan di MK, Putusan MK, selanjutnya sidang paripurna DPR, rapat paripurna MPR untuk putusan impeachment. IMPEACHMENT, CHECKS AND BALANCES 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 376 SKRIPSI HTN 376 My Library SKRIPSI HTN 376 25289 2022-12-19 11:17:29 2022-12-19 11:18:06 machine generated