<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" ID="25282">
<titleInfo>
<title>Kewenangan Kepala Desa 
dalam Mewujudkan Konsep Good Governance dalam Implementasi tata kelola
Desa Tonjong Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang</title>
</titleInfo>
<name type="Personal Name" authority="">
<namePart>Abu Hanifah</namePart>
<role><roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm></role>
</name>
<typeOfResource manuscript="yes" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">bibliography</genre>
<originInfo>
<place><placeTerm type="text">Serang Banten</placeTerm></place>
<publisher>UIN SMH  BANTEN</publisher>
<dateIssued>2022</dateIssued>
<issuance>monographic</issuance>
<edition></edition>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code">id</languageTerm>
<languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="gmd">Text</form>
<extent>xii + 69 hlm.; 18 x 25 cm</extent>
</physicalDescription>
<note>Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika pemerintah mampu 
menumbuhkan persepsi positif dari masyarakat lewat kebijakan yang 
diterapkan dan realisasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, akan tetapi yatanya masyarakat desa yang harusnya ikut 
serta dan bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa lewat 
aspirasinya, tetapi di beberapa Desa cenderung hanya menjadi 
penonton dalam pembangunan di desa. Hal ini tentu ini perlu mendapat 
perhatian khusus, karena kurangnya pemahaman serta kepedulian 
masyarakat terhadap pembangunan desa yang merupakan suatu indikasi 
gagalnya pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan 
terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Mewujudkan Konsep Good 
Governance di Desa Tonjog Kecamatan Kramat Watu Kabupaten 
Serang.
Berdasarkan uraian di atas,maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah:1)Bagaimana penerapan kewengan Kepala Desa 
dalam mewujudkanGood Governancedi Desa Tonjong Kecamatan 
Kramatwatu Kabupaten Serang? 2)Apa saja penghambat dan 
pendukung pemerintah desa dalam Mewujudkan Konsep Good 
Governance di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten 
Serang ?
Tujuan daripada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 
penerapan kewenangan kepala desa dalammewujudkan Good 
Governance di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu. Untuk 
mengetahui penghambat dan pendukung dalam mewujudkan Konsep 
Good Governancedi Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten
Serang
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan
(FieldReaserch) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Di mana pendekatan yuridis 
empiris yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara
melihat dan mempelajari realistis secara langsung di lapangan dengan 
tetap bersandar kepada ilmu hukum. Penelitian kualitatif digunakan
untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 
iii
makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang 
merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.1Dalam hal ini adalah 
kewenangan kepala desa untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang 
berkonsep Good Governance.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wawancara yang 
dilakukan Penelitian Pemerintahan Desa Tonjong Periode Mei tahun 
2020 Desa Tonjong memberikan informasi terkait kegiatan apa yang 
akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar supaya masyarakat 
mengetahui secara persis kerja-kerja pemerintahan desa, khususnya 
dalam pembangunan. 2) Faktor- Faktor Penghambat di dalam 
Penerapan konsep Good Governance di Desa Tonjong sebagai berikut: 
Faktor Desa Tonjong masih banyak hambatan untuk 
menerapakan,diantaranya dari sumber daya manusia guna menciptkan 
Good Governance masih banyak yang harus dipersiapkan, pelaksanaan 
serta penegakan aturan hukum bertujuan tercapainya Good Governance
belum terlaksana secara maksimal, Kurangnya pemahaman aparatur 
pemerintahan desa dan warga mengenal Good Governance sehingga 
hanya menjadi slogan wacana anggapan mengenai korupsi 
dianggapnya sebagai budaya sehingga sulit di rubah. 3) Dari teori yang 
ada, penulis telah mencantumkan secara umum upaya-upaya Good 
Governance yang strategis di antaranya: pengembangan serta perbaikan 
Pemerintahan Desa, menuju Pemerintahan Desa yang baik, 
menjalankan program dan agenda reformasi pemerintahan dapat 
memperbaiki kinerja pemerintahan desa akan tetapi memiliki dampak 
yang luas, termasuk membaiknya kinerja Pemerintahan Desa dan 
semakin menguatnya masyarakat sipil, alokasi sumber daya untuk 
menjalankan agenda dan program-program reformasi pemerintah desa 
bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar dan merupakan investasi 
yang sangat berharga dalam mempercepat terwujudnya praktik Good 
Governance,upaya penguatan Pemerintah Desa.</note>
<subject authority=""><topic>Kewenangan, Good Governance, Pemerintahan, Desa</topic></subject>
<classification>340</classification><identifier type="isbn"></identifier><location>
<physicalLocation>UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat</physicalLocation>
<shelfLocator>SKRIPSI HTN 378</shelfLocator>
<holdingSimple>
<copyInformation>
<numerationAndChronology type="1">SKRIPSI HTN 378</numerationAndChronology>
<sublocation>My Library</sublocation>
<shelfLocator>SKRIPSI HTN 378</shelfLocator>
</copyInformation>
</holdingSimple>
</location>
<recordInfo>
<recordIdentifier>25282</recordIdentifier>
<recordCreationDate encoding="w3cdtf">2022-12-15 11:20:16</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="w3cdtf">2022-12-15 11:22:37</recordChangeDate>
<recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo></mods></modsCollection>