Diana Sri Mulyani Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xiii + 96 hlm.; 18 x 25 cm Mut’ah pada dasarnya diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri, yang bertujuan untuk bekal hidup mantan istri dan sebagai hadiah penghibur hati. sesuai dengan KHI ayat “a” dan Qs Al-Baqarah: 241, Pemberian mut‟ah juga bisa dilakukan di pengadilan Agama dan di Bawah tangan, pemberian mut‟ah di pengadilan itu kesepakatan antara hakim dan kesanggupan mantan suami. Juga untuk perceraian yang dilakukan dibawah tangan itu bisa diberikan langsung kepada mantan istri sesuai kesanggupan mantan suami. Oleh karena itu, menunaikan kewajiban adalah bagian dari Ihsan. Namun demikian masih saja ditemukan orang yang tidak melaksanakan kewajiban mut‟ah. Berangkat dari problematika tersebut penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 1.Bagaimana kewajiban suami dalam pemberian mut’ah untuk istri yang dicerai di Pengadilan Agama di Desa Alaswangi? 2.Bagaimana kewajiban suami dalam pemberian mut’ah untuk istri yang dicerai di bawah tangan di Desa Alaswangi? 3.Bagaimana konsistensi suami dalam pemberian mut’ah terhadap istri yang dicerai di Desa Alaswangi? Adapun tujuan yang hendak dicapai antara lain: 1.Untuk mengetahui kewajiban suami dalam pemberian mut‟ah untuk istri yang dicerai di Pengadilan Agama di Desa Alaswangi 2.Untuk mengetahui kewajiban suami dalam pemberian mut‟ah untuk istri yang dicerai di bawah tangan di Desa Alaswangi 3.Untuk mengetahui konsistensi suami dalam pemberian mut‟ah terhadap istri yang dicerai di Desa Alaswangi Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data menggunakan reproduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah:1). Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pandeglang Warga Desa Alaswangi membawa konsekuensi penuh kepada mantan suami untuk memberikan mut’ah. Putusan hakim ini berdasarkan KHI pasal 149 ayat (a) tentang kewajiban memberikan mut’ah dan QS AlBaqarah ayat 241. 2). Kewajiban suami warga Desa Alaswangi dalam pemberian mut’ah ini banyak yang tidak melaksanakannya, faktornya adalah ekonomi, ketidaktahuan, dan kekecewaan. 3). Konsistensi seorang suami dalam pemberian mut’ah di Desa Alaswangi ini dikatakan minim. faktornya adalah perceraian di bawah tangan dan ketidaktahuan. Konsekuensi suami yang menceraikan istri tanpa memberikan mut’ah berarti dia telah melanggar ketentuan syari‟at Islam. Sedangkan, bagi suami yang tidak mampu untuk melaksanakannya maka tidak ada tuntutan untuk memberikan Mut’ah 2X4.33 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 355 SKRIPSI HKI 355 My Library SKRIPSI HKI 355 25271 2022-12-14 11:14:59 2022-12-14 11:15:31 machine generated