Romzatus Sa’adah Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xiv + 112 hlm.; 18 x 25 cm Fenomena pelaksanaan pembagian waris masih menjadi problematika masyarakat terutama pada masyarakat adat Minangkabau, karena sampai saat ini pada realitanya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum semestinya seperti masyarakat yang ada di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1) Bagaimana sistem waris masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat, 2) Bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris masyarakat Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 1) Untuk mengetahui sistem waris masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif, bersifat lapangan (field research), yang diperoleh dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, atau bahan tertulis serta melalui kajian pustaka seperti buku, laporan, jurnal, berita, koran, majalah dan lain-lain, Data hasil temuan digambarkan dengan cara deskriptif dan dianalisis dengan cara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem kewarisan adat Minangkabau, harta yang akan diwariskan terbagi menjadi dua yaitu: Harta pusaka tinggi, dan Harta pusaka rendah, masing-masing memiliki ketentuan hukum yang berbeda. 2) Pelaksanaan pembagian waris masyarakat di Nagari cupak masih mengaggap bahwa dalam pembagian harta pusaka rendah juga menggunakan hukum adat secara matrilineal, dan ada juga yang beranggapan dalam pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah dibagi dengan sama rata 1:1. 3) Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris harta pusaka tinggi tidak bertentangan karena pada dasarnya warisan tersebut tidak dibagi-bagi kepemilikannya, melainkan harta tersebut menjadi milik kaum, kecuali harta tersebut dibagi-bagi kepemilikannya maka itu tidak dibenarkan, dengan hukum adat Minangkabau, dan pelaksanaan pembagian waris harta pusaka rendah kurang sesuai karna dilapangan masih banyak masyarakat kurang paham dan sedikit mengetahui dalam penggunaan hukum adat dan penggunaan hukum Islam. Hukum Waris, Adat Minangkabau 2x4.4 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 338 SKRIPSI HKI 338 My Library SKRIPSI HKI 338 25258 2022-12-14 08:22:11 2022-12-14 08:22:34 machine generated