Cindi Melenia Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xIi + 73 hlm.; 18 x 25 cm Pemanfaatan tanah milik Negara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yaitu dengan memanfaatkan tanah bantaran irigasi yang sudah cukup lama masyarakat gunakan. Masyarakat beranggapan bahwa dari pada tanah bantaran irigasi terlantar tidak digunakan lebih baik dirawat dengan cara ditanami. Rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan tanah milik Negara untuk ditanami di Desa Margasana? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) tentang pemanfaatan tanah milik Negara di Desa Margasana?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan tanah milik Negara untuk ditanami di Desa Margasana 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tentang pemanfaatan tanah milik Negara di Desa Margasana. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada kepala Desa Margasana dan Masyarakat yang melakukan pemanfaatan tanah bantaran irigasi, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan bersifat induktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Pengelolaan tanah bantaran irigasi di Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang didasari atas keinginan masyarakat sendiri untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan tanah tersebut dilakukan dengan cara merawat dan mengelola tanah seperti menanami sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias untuk menambah pendapatan dan juga memperindah tanah tersebut. 2. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pemerintah mempunyai otoritas mengenai sistem aliran pengairan di Indonesia. Pemerintah memegang kekuasaan akan irigasi melalui Kementerian PUPR. Aturan yang mengatur tentang hal ini diantaranya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. Jadi, pratik yang terjadi di Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten serang, pemanfaatan lahan milik Negara tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan tidak adanya izin resmi kepada Negara menjadikan pemanfaatan lahan ini bersifat ilegal. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah bantaran irigasi di Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tidak sesuai karena pengelolaannya tidak berdasarkan prinsip hukum Islam, menurut mazhab Malikiyah seseorang harus mendapatkan izin dari pemerintah jika tanah tersebut dekat dengan pemukiman. Dalam praktiknya tanah irigasi tersebut dekat dengan pemukiman tetapi masyarakat belum meminta izin secara langsung kepada pemerintah. POKOK AGRARIA 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HES 557 SKRIPSI HES 557 My Library SKRIPSI HES 557 25233 2022-12-12 13:53:01 2022-12-12 13:53:19 machine generated