Intan Mulya Kartika Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xiv + 80 hlm.; 18 x 25 cm Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik ataupun intelektual dalam jangka waktu yang lama dan memiliki kesulitan atau hambatan dalam berkomunikasi dengan yang lain. Pada pilkada 2020, KPU Kota Cilegon mencatat ada 446 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar diantaranya tersebar di 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan. Sebagaimana dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pilih baik hak untuk memilih maupun dipilih. Perumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana hak pilih penyandang disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon? 2) Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon? Tujuan penelitiannya adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis hak pilih penyandang disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analisis melalui penelitian lapangan (field research). Metode penelitian yuridis-empiris merupakan metode yang menganalisis sumber data primer yang diperoleh dari lapangan (wawancara dengan anggota KPU Kota Cilegon dan masyarakat penyandang disabilitas) dan dipadukan dengan data sekunder (buku, jurnal dan peraturan perundangundangan). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon sudah terlaksana dengan pemenuhan haknya yakni sosialisasi, aksesibilitas dalam pemilu seperti menyedikan surat suara braille, memberikan pendampingan dan mendirikan TPS yang ramah untuk penyandang disabilitas. Akan tetapi belum maksimal karena kurangnya peran serta keluarga penyandang disabilitas sehingga tidak efektif dalam penyaluran suaranya. Pandangan fiqh siyasah terhadap hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada 2020 di Kota Cilegon sesuai dengan prinsip atau kaidah fiqh siyasah, karena KPU Kota Cilegon melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, musyawarah dan kemaslahatan, kecuali seseorang yang mengalami gangguan jiwa permanen sehingga tidak dapat diberikan tanggung jawab dalam perbuatan hukum. HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS 323 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 381 SKRIPSI HTN 381 My Library SKRIPSI HTN 381 25226 2022-12-12 11:31:28 2022-12-12 11:31:57 machine generated