Setiawan Jodi Fakhar Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

ix + 90 hlm.; 18 x 25 cm Indonesia adalah negara majemuk Bhineka Tunggal Ika. Terdiri dari multi agama, suku, ras dan budaya. Sehingga, kehidupan beragama harus berjalan beriringan dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Sebagaimana UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 E Ayat 1 UUD 1945, terdiri dari: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali.” Adanya keberagaman di masyarakat, maka akan ada konflik yang memicu konflik keberagaman tersendiri. Hal itu disebabkan adanya perbedaan baik agama dan kepercayaan yang berlangsung dalam kehidupan beragama. Kasus yang terjadi dalam masalah kebebasan beragama diantaranya: Kasus Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, Penolakan pendirian rumah ibadah di Cilegon, pembakaran rumah ibadah di Tolikara Papua. Lalu, bagaimana kebebasan beragama di Indonesia menurut UUD 1945 dan Nahdlatul Ulama? Dan bagaimana peranan NU dalam kebebasan beragama? Pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini tentang Konsep Kebebasan Beragama Ditinjau dari Pasal 28 E Ayat 1 UUD 1945 Perspektif Nahdlatul Ulama. Bagaimana kebebasan beragama dalam pandangan organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama? Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif normatif yuridis analisis deskriptif dari hasil yang ditemukan dalam muktamar NU ke-33. Muktamar NU merupakan forum yang memiliki kepentingan tinggi untuk mengusulkan dan memberikan kontribusi kepada pemerintah mengenai masalah nasional, agama dan ekonomi. Terkait wacana yang diusulkan oleh NU tentang RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam harus benar-benar membantu dan mengkritisi isu kebebasan beragama, baik di tingkat nasional maupun pedesaan. Kesimpulannya NU memiliki konsep yang konkrit untuk mengatasi masalah kebebasan beragama ini, hal tersebut sudah diatur dalam RUU PUB yang akan diusulkan oleh NU kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga, menurut peneliti, perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Umat Beragama. NAHDLATUL ULAMA, KEBEBASAN BERAGAMA 341 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 370 SKRIPSI HTN 370 My Library SKRIPSI HTN 370 25222 2022-12-12 10:00:46 2022-12-12 10:01:11 machine generated