Insan Nadhif Ramadhan Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xIi + 102 hlm.; 18 x 25 cm Jebakan pinjaman online ilegal yang marak berkembang di masyarakat identik dengan tidak memiliki aturan dalam penetapan fee dari jumlah pinjaman yang dipotong langsung, jangka waktu pelunasan pinjaman yang singkat, dan suku bunga yang tinggi sehingga sangat memberatkan pengguna. Faktor utama terjadinya kejahatan pinjaman online ilegal yang terjadi pada platform fintek berbasis P2PL (Peer To Peer Lending), adalah sistem regulasi yang lemah dalam melindungi pengguna maupun regulasi pada pengawasan tahap pembentukan hingga pengoperasian badan usaha keuangan fintek pinjaman Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana bentuk-bentuk kerugian peminjaman dana pada transaksi fintech berbasis Peer To Peer Lending ? 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum debitur sebagai peminjam dana akibat kerugian transaksi fintech peer to peer lending dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif . Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerugian dalam peminjaman dana pada transaksi fintech berbasis Peer To Peer Lending. 2). Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum debitur sebagai peminjam dana akibat kerugian transaksi fintech peer to peer lending dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Data yang diperoleh oleh penulis melalui tinjauan undang-undang dan studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Kerugian yang terdapat pada peminjaman dana dalam fintech peer to peer lending adalah berbentuk resiko. Adapun resiko mengenai fintech peer to peer telah diatur pada pasal 21 POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai mitigasi resiko dan diperkuat dengan pasal 28 mengenai sistem pengamanan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar perdagangan Islam yaitu shighat (ijab dan qabul) yaitu adanya perjanjian yang mengikat sehingga resiko yang terdapat padanya telah disepakati bersama. 2). Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur sebagai peminjam dana apabila terjadi kerugian transaksi fintech peer to peer lending yaitu melalui regulasi yang telah berlaku melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan pengaduan, dengan prinsip hukum ekonomi syariah dengan penyelesaian yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem musyawarah mufakat guna mencapai kesepakatan antara pihak kreditur dengan debitur dan prinsip pembayaran ganti rugi (dhaman) apabila terjadi kemacetan atau kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi. PEER TO PEER LENDING, UU PERLINDUNGAN KONSUMEN 347 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HES 578 SKRIPSI HES 578 My Library SKRIPSI HES 578 25213 2022-12-09 11:19:31 2022-12-09 11:20:16 machine generated