Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Imam Buchori Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xi + 71 hlm.; 18 x 25 cm Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 “KPK adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bersifat independent dan bebas dari kekuasaan manapun”. Lahirnya lembaga KPK didasri karena rendahnya kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum terkait kasus korupsi, KPK lahir sebagai lembaga independent. Lalu timbul pertanyaan bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017? Disamping itu juga akan timbul pertanyaan apakah DPR berwenang melakukan hak angket terhadap KPK? Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017? 2) Apakah DPR berwenang melakukan hak angket terhadap KPK? Tujuan Penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem kenegaraan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. 2) Kewenangan DPR dalam melakukan hak angket terhadap KPK. Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari persefektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum Sumber hukum yang dikaji dalam tulisan ini menggunakan berbagai cara dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkenaan dengan tujuan penulisan ini dengan menggunakan bahan hukum primer ataupun sekunder dalam pemecahan masalah. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah: Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Independen tidak termasuk kedalam lembaga manapun baik eksekutif sekalipun namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menjadikan KPK sebagai bagian dari Lembaga eksekutif. Dengan demikian DPR dapat melakukan intervensi dengan melakukan angket terhadap KPK. ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HAK ANGKET KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI OBJEK HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/HAK ANGKET 347 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 351 SKRIPSI HTN 351 My Library SKRIPSI HTN 351 24981 2022-11-11 09:30:58 2022-11-11 09:31:27 machine generated