Rita Purnamasari Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 105 hlm.; 18 x 25 cm Implementasi pembangunan desa pasal 18 No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dilakukan oleh pemerintah desa. Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Karena memiliki peran sebagai ujung tombak atas pembangunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa. Dalam pasal 1 ayat (8) pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Secara pelaksanaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undangundang tersebut. Kepala desa wajib melibatkan, menampung aspirasi dari masyarakat desa. Akan tetapi ketika praktiknya kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Rumusan masalah penelitian adalah: 1. Bagaimana Implementasi Pembangunan Desa Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pada Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten? 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten?. Bertujuan untuk menganalisis terhadap Implementasi Pembangunan Desa Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pada Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif empiris atau kualitatif yang bersifat lapangan dengan menelaah tentang Implementasi Pasal 18 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah. Sumber data penelitian menggunakan data primer baik melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi pasal 18 Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa di Desa Sindangwangi tidak berjalan dengan efektif, terbukti dengan berbagai pembangunan yang belum dilakukan. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sindangwangi, menyatakan bahwa tidak tegas, kurang adil, kurang wawasan, tidak menyampaikan informasi dan tidak amanah, maka kinerja kepala desa tidak sesuai kaidah Fiqh Siyasah dan tidak sesuai dengan sifat Nabi. fiqh siyasah 349 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 347 SKRIPSI HTN 347 My Library SKRIPSI HTN 347 24978 2022-11-11 08:43:43 2022-11-11 08:44:05 machine generated