Reta Kartika Suparta Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xvi + 125 hlm.; 18 x 25 cm Perkawinan merupakan hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul. Islam sangat tidak menganjurkan pemeluknya untuk menunda pernikahan, akan tetapi di lain sisi terdapat hal-hal yang memungkinkan dapat menunda pernikahan karena pendidikan maupun pekerjaan. Dalam Islam tidak memperbolehkan seseorang menunda pernikahan dengan alasan yang tidak jelas akan tetapi jika menunda pernikahan untuk pendidikan maupun pekerjaan diperbolehkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten? 2. Apakah Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan? 3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten? Tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten. 2. Untuk mengetahui Sanksi Apakah Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Tersebut. 3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat lapangan (field research). Dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, observasi, dan observasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif secara induktif sesuai dengan tinjauan Hukum Islam Larangan Menikah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri setelah dilantik dalam Kode Etik PERKAP No. 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang apabila dilanggar akan terkena sanksi yang sudah ditetapkan. Dapat disimpulkan dalam dua persfektif yang pertama diperbolehkan dan dilarang. Persfektif yang pertama ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan, karena ada hal yang memang harus menunda pernikahan tersebut karena suatu hal yang mendesak, Islam akan memperbolehkannya. Pada umumnya hukum menunda pernikahan dalam Islam sendiri tidak dosa. Seperti seseorang yang sedang menempuh jenjang pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi maka hukumnya menjadi mandub dan mubah. Persfektif selanjutnya Islam melarang menunda pernikahan bagi seseorang yang sudah mampu dalam segi finansial namun ia menunda pernikahan dengan alasan yang tidak jelas, karena dalam Islam ditakuti mendekati kepada perzinahan maka dilaranglah menunda pernikahan. Jadi dari hasil observasi ini diperbolehkan karena menunda pernikahan di sini menunda pernikahan karena pendidikan, setelah dilantik menjadi anggota Polri harus menaati peraturan tersebuat yang sudah disepakati sebelum mendaftar menjadi anggota Polri. Hukum Islam, Larangan Menikah, Pengabdian Anggota 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HKI 331 SKRIPSI HKI 331 My Library SKRIPSI HKI 331 24772 2022-10-24 13:39:16 2022-10-24 13:41:30 machine generated