Fungsi dan kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Balap Liar DiTinjau Dari UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Desa Sukaraja )

Fungsi dan kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Balap Liar DiTinjau Dari UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Desa Sukaraja ) Nita Oktaviani Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia xii + 98 hlm.; 18 x 25 cm Pemerintahan desa adalah satu aspek sosio politik yang tak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan di tanah air kita, Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah ialah satuan oganisasi terendah pemerintahan republik Indonesiayang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsungkepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Rumusan penelitian adalah 1. Bagaimana fungsi dan kedudukan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Adanya Balap Liar Di Desa Sukaraja? 2. Bagaimana kebijakan Pemerintah desa Sukaraja dalam penanggulangan balap liar? Tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui Fungsi dan Kedudukan Pemerintah Desa dalam penanggulangan adanya balap liar di desa sukaraja. 2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah desa Sukaraja dalam penanggulangan balap liar Penelitian yang di gunakan oleh penulis metode penelitian kualitatif Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif banyak di gunakan dalam penelitain dibidang sosial. Sumber data: primer dan sekunder, teknik pengumpulan data: obsevasi, wawancara,dokumentasi. Hasil penelitian 1. Fungsi dan kedudukan Kepala Desa dengan adanya kejadian balap liar di desa Sukaraja fungsi kepala desa terhadap masyarakat desa yaitu membina ketertiban ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat khusus nya desa Sukaraja, dilakukan karena memberikan rasa aman kepada masyarakat serta dilindungi oleh Kepala Desa atau Pemerintah Desa, dengan ketetraman dan ketertiban terlaksana membuat masyarakat bisa saling bergotong royong dengan nyaman. 2. Kebijakan pemerintah desa dalam balap liar ini menurut UU No. 6 2014 Pasal 26 ayat 2 butir g “ Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Desa Sukaraja” sesuai dengan UU atas kebijakan pemerintah desa kepada masyarakat ialah untuk memberikan himbauan larangan untuk tidak melakukan balap di Sukaraja. Adapun berdasarkan wawancara dengan kepala desa, kepala desa dengan masyarakat bersepakat membuat tempat dengan swadaya masyarakat untuk bahu membahu untuk mewujudkan rencana ini. Pemerintah Desa, Balap Liar 321 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 344 SKRIPSI HTN 344 My Library SKRIPSI HTN 344 24770 2022-10-24 11:32:43 2022-10-24 11:44:41 machine generated