Irgi Maulana Putra Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 110 hlm.; 18 x 25 cm Bantuan hukum sebagai bagian penting dalam pemberian akses terhadap keadilan (access to justice) menjadi topic yang sangat popular hal ini tidak hanya menjadi topik dan isu nasional namun juga menjadi isu yang hangat didunia saat ini, Bantuan hukum yang diberikan bukan hanya kepada masyarakat yang kurang mampu karena keterbatasan ekonomi namun juga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses peradilan sehingga membutuhkan bantuan Advokat untuk memberi masukan atau advis Hukum, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki fungsi Public Service yaitu berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Perumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimanakah Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, 2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, 3. Bagaimana Persfektif Fiqh Siyasah Terhadap Perma No. 1 tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, 2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, 3. Untuk mengetahui Persfektif Fiqh Siyasah terhadap Perma No.1 tahun 2014 di Pengdilan Tata Usaha Negara Serang. Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti terjun langsung kelapangan, dengan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi dengan cara menganalisis, mencatat, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses penelitian tersebut. Yakni dalam hal ini objek penelitianya adalah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan tata usaha Negara serang. Hasil penelitian menunjukan, 1. Implementasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah sesuai peraturan yang ada namun, secara pelaksanaanya belum berjalan maksimal, kebijakan program Pos bantuan hukum sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan menjadi tempat untuk masyarakat meminta konsultasi hukum mengenai permasalahan serta menjamin masyarakat dalam memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan yang baik, 2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yakni rendahnya kasus yang masuk dalam Posbakum dikarenakan beberpa faktor hambatan yaitu: kurangnya soisalisasi kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya kemauan masyarakat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan, 3. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Konsep peradilan Islam telah terbentuk pemikiran pemberian bantuan hukum yang disebut Tradisi Hakam di masa Nabi Muhamad SAW dan Lembaga Al-Qadha, wilayatul Al-Mudzalim (Muzzalim) dan wilyatul Al-Muhtasib (Hisbah) pada masa khulafau Al-rasyidin/khalifah yang diberikan kepada pencari keadilan dalam pemenuhan hak-hak rakyat termasuk di dalam konsep bantuan hukum, maka dari itu adanya kebijakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan dalam berbuat kebaikan dan tolong-menolong antar sesama manusia agar tercapainya peradilan yang adil dan independen. mahkamah agung, masyarakat, posbakum, fiqih siyasa 2x4 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 345 SKRIPSI HTN 345 My Library SKRIPSI HTN 345 24769 2022-10-24 10:51:53 2022-10-24 10:54:02 machine generated