Adita Triakamal Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2021 monographic id Indonesia

Text

xii + 86 hlm.; 18 x 25 cm Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. sebagai organisasi yang mengejar kekuasaan, partai politik tentu saja membutuhkan uang agar misinya berhasil, selanjutnya ketika sukses memegang kekuasaan, partai politik harus tetap mengakumulasi uang agar terus bisa bertahan. Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik akan uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan dari hasil pemilu. Agar eksistensi partai politik tetap terjaga baik dalam masyarakat, partai politik tentu membutuhkan dana dalam jumlah besar. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Partai Politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011? 2. Bagaimana Implikasi Hukum terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2011?. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan partai politik dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik. 2. Untuk mengetahui implikasi hukum pengelolaan keuangan partai politik dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber hukum yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun bahan hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen atau bahan pustaka. Dan teknik analisis data disajikan dalam bentuk deskriptif. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengaturan pengelolaan keuangan partai politik masih belum mampu menjadikan solusi. Hal ini dikarenakan kebijakan pengaturan mengenai keuangan partai politik belum dilaksanakan secara optimal dan masih memiliki celah dalam pelaksanaan kegiatan yang ada dalam pengaturan keuangan maupun akibat dari desakan keadaan, dan ketergantungan partai terhadap bantuan sumbangan masih tinggi. 2. Implikasi adanya bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh negara, yang diharapkan dapat membantu keuangan partai politik dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undangundang agar tidak terjadinya korupsi yang dilakukan oleh partai politik. Secara umum dalam laporan keuangan partai politik harus mencakup seluruh penerimaan partai politik dan seluruh pengeluaran yang diperoleh dari partai politik tersebut. 349 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 333 SKRIPSI HTN 333 My Library SKRIPSI HTN 333 24750 2022-10-21 10:30:54 2022-10-21 10:32:08 machine generated