Siti Rina Agustina Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2021 monographic id Indonesia

Text

xii + 107 hlm.; 18 x 25 cm Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanaan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Dalam hal ini warga negara indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama/setara untuk berkontribusi untuk berproses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan penuh untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung, karena demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Berdasarkan permasalahan ini penulis merumuskan masalah antara lain adalah: 1. Bagaimana Pranan Ombudsman terhadap Pelayanan Publik menurut UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah?, 2. Bagaimana Pengawasan dan Pelayanan Lembaga Ombudsman Terhadap Pemerintah Daerah?. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui Ombudsman terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah, 2. Untuk mengetahui Pengawasan Ombudsman terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hokum sosiologis dan dapat disebutkan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah Ombudsman itu memiliki peranan untuk masalah peng-aduan masyarakat mengenai pelayanan publik. Adanya lembaga ombudsman untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ombudsman mempunyai kewenangan untuk menyampaikan saran kepada kepala daerah agar menjalan kan tugas dan fungsi sesuai dengan Perundang-undangan supaya tidak terjadi maladministrasi seperti yang tertera pada pasal 4 undang-undang no 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera dan untuk mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efesien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawa si penyelenggaraan pelayanan publik baik yang di selenggarakan oleh penyelenggara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan daerah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia). Ombudsman juga bertugas meerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik UNDANG-UNDANG, PELAYANAN PUBLIK, PEMERINTAH DAERAH 361 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 338 SKRIPSI HTN 338 My Library SKRIPSI HTN 338 24748 2022-10-21 10:17:09 2022-10-21 10:17:46 machine generated