Nurhanah Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2021 monographic id Indonesia

Text

xii + 104 hlm.; 18 x 25 cm Dalam menjamin kesehatan seluruh warganya Pemerintah memberikan berobat gratis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 pada pasal 14 ayat 2 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam hal ini masyarakat miskin dan tidak mampu di Kecamatan Koroncong masih menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk mendapatkan berobat gratis, karena tidak mempunyai jaminan kesehatan dari Pemerintah, hal ini dapat menyulitkan masyarakat miskin di Kecamatan Koroncong untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah dan layak. Dalam hal ini permasalahnya adalah:1) Bagaimana pelaksanaan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Pandeglang dalam memberikan layanan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di Kecamatan Koroncong 3) Bagaimana Pengelolaan BPJS Kesehatan menurut hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah1).Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di Kecamatan Koroncong 2).Untuk mengetahui apa saja Faktor yang mempengaruhi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Pandeglang dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang.3)Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BPJS Kesehatan menurut hukum islam. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Dalam penelitian ini mengunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber penelitian untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Dari penelitian ini disimpulkan:1)Pelaksanaan jaminan Kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di kecamatan koroncong masih belum tersampaikan dengan baik, masih banyak masyarakat yang belum terpenuhi haknya mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, sehingga ketika mengalami sakit tidak dapat berobat secara cuma-cuma.2)Faktor yang mempengaruhi BPJS cabang Pandeglang dalam penyampaian jaminan kesehatan belum optimal di kecamatan koroncong, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jaminan sosial, APBD yang berbeda setiap tahunnya untuk kesehatan, dan pendataan yang kurang valid yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Pandeglang. 3)Pengelolaan BPJS Kesehatan perlu ditinjau kembali melalui aspek-aspek syariah, sehingga memiliki kesesuaian yang diharapkan tanpa melanggar aturan agama yang ada seperti terhindarnya dari Gharar riba, dan Judi UNDANG-UNDANG, HUKUM ISLAM, KESEHATAN MASYARAKAT 360 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 348 SKRIPSI HTN 348 My Library SKRIPSI HTN 348 24744 2022-10-20 15:27:53 2022-10-20 15:29:16 machine generated