Albiyan Rusdi Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xiii + 154 hlm.; 18 x 25 cm Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tambal sulam pasal pada peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah Undangundang No. 5 Tahun 1986 yang mengalami dua kali perubahan. Pada penelitian ini peneliti akan melihat progresivitas hukum terhadap pasalpasal yang mengalami perubahan, hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum progresif yang selalu bergerak maju serta meninggalkan posisi (kebijakan) yang dianggap tidak memiliki relevansi hukum pada zamannya. Tidak hanya itu, peneliti juga akan mengkaitkan perubahanperubahan tersebut dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk melihat Legal Impact dari perubahanperubahan tersebut, dikarenakan lahirnya UUAP juga sebagai sinkronisasi hukum peradilan dengan UU PTUN. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Apa dampak hukum (Legal Impact) progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?. Tujuan Penelitian ini adalah: untuk mengetahui progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk mengetahui dampak hukum (Legal Impact) progresivitas kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Reseacrh) dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat. Seluruh data yang dianalisis secara rinci akan dihasilkan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Progresivitas Kewenangan PTUN berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa hasil di antaranya yakni Progresif ke arah yang Positif, Unprogresif (tidak memiliki perubahan yang berarti/menetap), dan Progresif ke arah yang Negatif. Serta Dampak Hukum (Legal Impact) progresivitas PTUN dikaitkan dengan UUAP terdiri atas 4 Dampak Hukum. Pertama dampak hukum Perspektif memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat, kedua dampak hukum Perspektif Birokrat, ketiga dampak hukum Perspektif Konstituen dan keempat dampak hukum Perspektif Yuridis. Kewenangan PTUN 342 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 271 SKRIPSI HTN 271 My Library SKRIPSI HTN 271 24456 2022-09-26 10:19:33 2022-09-26 10:19:57 machine generated