Yola Oktaviani Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2021 monographic id Indonesia

Text

xii + 80 hlm.; 18 x 25 cm Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Hal ini merupakan Potensi sumber daya alam di wilayah laut tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kenyataannya beberapa kasus terkait pelanggaran mengenai sumber daya kelautan dan perikanan dimana para nelayan Melakukan pendistribusian/ pemasaran Benur Lobster, penangkapan ikan secara ilegal, mengoperasikan kapal secara ilegal tanpa diketahui oleh pemerintah atau dinas terkait. Sedangkan pemerintah melarang bibit lobster untuk diperjual belikan karena mempengaruhi pertumbuhan lobster (punah), Sehingga dalam hal ini perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk memberikan peraturan terkait hal tersebut. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui Kewenangan pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, 2) untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitiannya field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolaan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan melakukan abstraksi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Pertama, kewenangan pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bahwa dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi: 1) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. 2) Pengaturan administratif. 3) Pengaturan tata ruang. 4) Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan 5) Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. dalam pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan juga diatur dalam Pasal 256 ayat (3)Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi perangkat daerah provinsi banten.Kedua, upaya pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. bahwa dengan melakukan pengawasan dibidang kelautan dan dilaksanakan dengan sistem MCS : Monitoring (Pemantauan), Controlling/Pengendalian, urveillance/Operasi Lapangan dan beberapa strategi yang dilakukan, diantaranya: Pre-emptive, Persuasif, Responsif. PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTA 333 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 265 SKRIPSI HTN 265 My Library SKRIPSI HTN 265 24453 2022-09-26 09:32:07 2022-09-26 09:32:28 machine generated