Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Hafsah Khairunnisa Primary Author mixed material bibliography Serang Banten 2022 monographic id Indonesia

Text

xiii + 57 hlm.; 18 x 25 cm Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengabulkan permohonan pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 yang oleh pemohon dianggap mengandung unsur dikriminasi. Dalam putusan yang dibacakan 24 Februari 2004, eks anggota PKI mendapatkan kembali hak politiknya sebagai warga negara untuk dipilih menjadi anggota legilatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tanggapan hakim tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia, 2) Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana legalitas hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia, 2) untuk mengetahui bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota Partai Komunis Indonesia, Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pemulihan Hak Politik Eks Anggota PKI. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUUI/2003 terhadap perlindungan hukum hak dipilih meliputi: Implikasi yuridis hanya pada lembaga perwakilan ditandai dengan tidak dicantumkan lagi sebagai persyaratan sebagai dimaksud Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003. Implikasi yuridis bidang politik untuk hak dipilih adalah tidak adanya perlakuan diskriminasi dalam setiap produk legislatif yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden maupun produk peraturan perundang-undangan lainnya ke depan. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.011-017/ANALISIS YURIDIS, MAHKAMAH KONSTITUSI, PEMULIHAN H 323 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 293 SKRIPSI HTN 293 My Library SKRIPSI HTN 293 24424 2022-09-22 11:22:38 2022-09-22 11:23:06 machine generated