Sutisna Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xix + 251 hlm.; 18 x 25 cm Pasca era reformasi Pemerintah Indonesia menerapkan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengelola secara mandiri urusan pemerintah daerah. Adapun urusan yang melekat pada pemerintah daerah diantaranya menyangkut pendidikan, dimana pendidikan jenjang menengah atas di bawah pemerintah provinsi. Atas kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi Banten dituntut menghadirkan kebijakan pendidikan yang merata. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan masih adanya SMA dan SMK swasta di Provinsi Banten yang membutuhkan bantuan pembiayaan pendidikan. Kondisi yang sama terjadi pada beberapa MA swasta di Provinsi Banten. Perwujudkan kebijakan pembiayaan yang merata tidak dapat dilepaskan dari DPRD, karena sebagai lembaga legislatif daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan; (1) Mendeskripsikan peran DPRD dalam perencanaan kebijakan pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan MA swasta di Provinsi Banten. (2) Mendeskripsikan peran DPRD dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan MA swasta di Provinsi Banten. (3) Mendeskripsikan peranan DPRD dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK dan MA swasta di Provinsi Banten Tahun 2019-2021. Penelitian dilaksanakan di Komisi V DPRD Provinsi Banten sebagai AKD DPRD Provinsi Banten yang menaungi bidang pendidikan. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa; (1) Peran DPRD Provinsi Banten dalam perencanaan pembiayaan pendidikan melekat dengan fungsi anggaran. Sesuai dengan tata tertib, DPRD berhak memberikan masukan apabila terdapat anggaran yang menurut DPRD menjadi prioritas untuk dilaksanakan. (2) Peran DPRD dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan lebih fokus kepada fungsi pengawasan. Sementara teknis pelaksanaan anggaran menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku KPA. (3) Pada vi periode 2019-2021 Komisi V DPRD Provinsi Banten telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang pemerataan dukungan pembiayaan kepada SMA/SMK swasta. Namun, untuk dukungan pembiayaan kepada MA swasta belum maksimal karena terbatasnya kewenangan Komisi V DPRD Provinsi Banten untuk melaksanakan pengawasan. Pemerintah Daerah, Kebijakan Pembiayaan Pendidikan 370 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat TESIS MPI 165 TESIS MPI 165 My Library TESIS MPI 165 24341 2022-09-15 15:05:38 2022-09-15 15:06:57 machine generated