Notice: Undefined variable: _title_main in /home/perpus/lib/detail.inc.php on line 272
Ririn Kurnia Primary Author mixed material bibliography Serang Banten UIN SMH BANTEN 2022 monographic id Indonesia

Text

xii + 115 hlm.; 18 x 25 cm Pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK sebagaimana yang sudah di ajukan oleh para Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.31/PUU-XVI/2018 bahwasanya Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang pada Pemilu tahun 2019 di tingkat daerah yang di adakan secara serentak akan bertambah beban kerja pada penyelenggara Pemilu. Dalam pengujian Pasal tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota atau komisioner KPU Kabupaten/Kota (KPUD) harus 5 (lima) orang. karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi saat membacakan amar putusan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi mengenai putusan mahkamah konstitusi no 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK? Dan 2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah mengenai putusan mahkamah konstitusi no 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK? Tujuan penelitiannya yaitu: 1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi mengenai putusan mahkamah konstitusi No 31/PUU-XVI/2008 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK. Dan 2. Untuk mengetahui putusan mahkamah konstitusi No 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK dari tinjauan fiqih siyasah Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, dalam pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dan PPK berjumlah 3 (tiga) dan/atau 5 (lima) orang yang tidak dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah terdapat pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan tidak lagi berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang. Pemilu berpotensi menambah beban kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota dan PPK. Kedua, menurut fikih siyasah sudah sesuai dengan berdasarkan nilai keadilan dan musyawarah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PPUXVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten dan PPK agar bisa terlaksananya tujuan dan kemaslahatan yang baik Pemilu berdasar kepada konstitusi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/UU, MAHKAMAH KONSTITUSI, FIKIH SIYASAH 340 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI HTN 269 SKRIPSI HTN 269 My Library SKRIPSI HTN 269 24272 2022-09-08 11:55:07 2022-09-08 11:55:33 machine generated